Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat, Program Pendidikan Gratis untuk Putus Rantai Kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan program Sekolah Rakyat sebagai layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendekatan pendidikan terpadu.
Peresmian Sekolah Rakyat akan dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, yang berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1).
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program ini dirancang tidak hanya untuk menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan keluarga mereka.
“Anaknya sekolah, keluarganya diberdayakan. Setelah lulus, keluarga diharapkan naik kelas dan menjadi mandiri. Ini menjadi legacy Presiden Prabowo,” ujar Saifullah Yusuf, Minggu (11/1/2026).
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses penerimaan siswa tidak melalui tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN dan diverifikasi langsung ke rumah calon siswa oleh pendamping lapangan.
Pada awal masa pendidikan, siswa menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta pemetaan bakat melalui Talent DNA Mapping guna mengidentifikasi potensi dan kebutuhan belajar masing-masing siswa.
Sejak mulai beroperasi pada 2025, Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di 166 titik di seluruh Indonesia. Lokasi tersebut tersebar di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Sebanyak 15.945 siswa telah mengikuti pendidikan selama Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026.
Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat bertambah hingga 500 sekolah dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 siswa.
Program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat telah mempekerjakan 7.107 tenaga kerja yang terdiri atas 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi yang telah dimulai sejak 2025.
Sekolah Rakyat menerapkan konsep sekolah berasrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, asrama, konsumsi, hingga perlengkapan belajar, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Model asrama dipilih untuk membentuk karakter disiplin, kemandirian, serta keterampilan siswa.
Dalam kegiatan belajar mengajar, Sekolah Rakyat menggunakan kurikulum khusus dengan pendekatan Multi Entry-Multi Exit (MEME) dan pembelajaran individual. Sistem ini memungkinkan siswa belajar sesuai capaian dan kemampuan masing-masing, tanpa terikat ketat pada kalender akademik konvensional.
Program Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. Program ini terintegrasi dengan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, makan bergizi gratis, perbaikan rumah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Selain pendidikan, pemerintah juga menyiapkan proses hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat. Siswa akan diarahkan sesuai minat dan bakat, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Sejumlah perguruan tinggi dan kementerian terkait telah dilibatkan untuk menyediakan beasiswa dan akses ketenagakerjaan bagi lulusan program ini.
