PM Jepang Sanae Takaichi Umumkan Pemilu Kilat 8 Februari, Usung Agenda Belanja Besar dan Strategi Keamanan Baru
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan rencana menggelar pemilihan umum nasional pada 8 Februari mendatang. Pemilu kilat tersebut digelar untuk meminta mandat publik atas kebijakan peningkatan belanja negara, pemotongan pajak, serta strategi keamanan baru yang diperkirakan akan mempercepat penguatan militer Jepang.
Dalam konferensi pers, Takaichi menegaskan bahwa masa depan politiknya dipertaruhkan dalam pemilu tersebut. Ia menyatakan ingin rakyat Jepang secara langsung menilai apakah dirinya layak dipercaya untuk terus memimpin dan mengelola pemerintahan.
Takaichi berjanji akan menghentikan sementara selama dua tahun pajak konsumsi sebesar 8% untuk bahan pangan. Menurutnya, kebijakan itu akan mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan belanja rumah tangga, serta pada akhirnya menambah penerimaan pajak dari sektor lain.
Namun, rencana pemotongan pajak tersebut diperkirakan mengurangi pendapatan negara hingga 5 triliun yen atau sekitar 32 miliar dolar AS per tahun, berdasarkan estimasi pemerintah. Kekhawatiran pasar terhadap dampak fiskal kebijakan itu mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun melonjak ke level tertinggi dalam 27 tahun pada awal pekan ini.
Pemilu mendatang akan memperebutkan seluruh 465 kursi di majelis rendah parlemen dan menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak ia mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang pada Oktober lalu.
Dengan menggelar pemilu lebih awal, Takaichi berupaya memanfaatkan tingkat dukungan publik yang masih kuat untuk memperkokoh kendalinya atas Partai Demokrat Liberal (LDP) sekaligus mengamankan mayoritas koalisi yang saat ini dinilai rapuh.
Pemungutan suara tersebut juga akan menjadi ajang penilaian publik terhadap kebijakan belanja besar pemerintah di tengah meningkatnya biaya hidup. Jajak pendapat NHK pekan lalu menunjukkan 45% responden menyebut kenaikan harga sebagai kekhawatiran utama, disusul isu diplomasi dan keamanan nasional sebesar 16%.
