Mensesneg Tegaskan Negara Kuat Butuh Polisi yang Kuat di Tengah Isu Polri di Bawah Kementerian
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi isu penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Meski tidak menjawab secara langsung wacana tersebut, ia menekankan bahwa kekuatan institusi kepolisian merupakan salah satu prasyarat bagi negara yang kuat.
Menurut Prasetyo, negara yang kokoh harus ditopang oleh birokrasi, militer, dan kepolisian yang sama-sama solid.
“Negara yang kuat itu syaratnya birokrasi harus kuat dan hebat, tentaranya harus kuat dan hebat, serta polisinya juga harus kuat dan hebat,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2).
Ia juga mengimbau agar berbagai pihak tidak terjebak pada perdebatan isu kelembagaan semata.
Belakangan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian kembali mencuat dan menuai perhatian publik. Isu tersebut mengemuka setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan penolakannya.
Listyo menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi kepolisian, negara, bahkan presiden.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden,” kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Ia juga mengungkapkan pernah menerima pesan yang menawarkan dirinya menjabat sebagai menteri kepolisian. Namun, Listyo menegaskan penolakannya terhadap konsep tersebut.
Bahkan, jenderal bintang empat itu menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menjabat sebagai menteri kepolisian.
“Kalau pun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya.
