BNPB Ungkap Alih Fungsi Lahan Picu Kerentanan Bencana, Dampak di Sumatera Melonjak Tajam
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia kini semakin rentan terhadap bencana akibat alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan. Faktor tersebut disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya dampak bencana di wilayah Sumatera.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Suharyanto menjelaskan bahwa BNPB sebenarnya berhasil menekan dampak bencana dalam periode 2021–2023. Namun, tren tersebut berbalik pada 2024 akibat sejumlah bencana besar yang sulit diprediksi.
“Dari tahun 2021 sampai 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tetapi pada 2024 meningkat karena adanya bencana yang tidak bisa diprediksi, seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan banjir galodo di Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia menyebut bencana tersebut menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan permukiman warga dalam jumlah besar.
Menurut Suharyanto, lonjakan dampak bencana kembali terjadi pada 25–26 November 2025, ketika bencana besar melanda tiga provinsi di Sumatera.
“Dampaknya meningkat sangat tajam dan drastis. Upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan selama tiga tahun sebelumnya kembali terdampak signifikan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa selain faktor cuaca ekstrem, kerentanan lingkungan akibat alih fungsi lahan turut memperparah situasi.
“Beberapa wilayah di NKRI ini sudah sangat rentan menghadapi bencana karena alih fungsi lahan serta menurunnya daya dukung dan daya tahan lingkungan,” kata Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Jenis bencana tersebut meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
BNPB mencatat sepanjang 2025 terjadi 2.009 kejadian bencana hidrometeorologi basah. Dari jumlah tersebut, 1.353 orang meninggal dunia dan 183 orang dinyatakan hilang.
“Sebanyak 330 kejadian merupakan longsor. Korbannya cukup besar, yakni 237 meninggal dunia dan 31 orang hilang,” ungkapnya.
Suharyanto menegaskan bahwa ke depan, bencana tanah longsor harus menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana nasional.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama agar risiko korban jiwa dapat ditekan,” tuturnya.
