MA Panama Batalkan Konsesi Pelabuhan Anak Usaha Perusahaan Hong Kong di Terusan Panama
Mahkamah Agung Panama memutuskan bahwa konsesi yang dimiliki anak perusahaan CK Hutchison Holdings asal Hong Kong untuk mengoperasikan pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama dinyatakan tidak konstitusional. Putusan yang dibacakan pada Kamis malam itu dinilai sejalan dengan upaya Amerika Serikat membatasi pengaruh China atas jalur pelayaran strategis tersebut.
Keputusan pengadilan diambil setelah adanya audit dari pengawas keuangan Panama yang menemukan dugaan penyimpangan dalam perpanjangan konsesi selama 25 tahun yang diberikan pada 2021. Audit tersebut menyoroti berbagai pelanggaran administratif dan keuangan dalam proses perpanjangan kontrak.
Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya menjadikan pembatasan pengaruh China di Terusan Panama sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri AS di kawasan. Panama bahkan menjadi tujuan kunjungan luar negeri pertama Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, sejak menjabat.
Meski pemerintah Panama dan otoritas Terusan Panama berulang kali menegaskan bahwa China tidak memiliki kendali atas operasi terusan, Rubio menyatakan bahwa pengelolaan pelabuhan di sekitar terusan dipandang AS sebagai isu keamanan nasional. Trump sendiri pernah menyatakan bahwa Panama seharusnya mengembalikan kendali terusan kepada Amerika Serikat.
Namun, pernyataan singkat Mahkamah Agung Panama tidak menjelaskan langkah lanjutan terkait nasib pelabuhan-pelabuhan tersebut. Analis politik Edwin Cabrera mengatakan prosedur berikutnya adalah pemberitahuan resmi kepada para pihak terkait.
“Setelah itu, keputusan mengenai apa yang akan dilakukan terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut akan berada di tangan cabang eksekutif, khususnya Otoritas Maritim Panama,” ujar Cabrera. Ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, operasional pelabuhan diperkirakan tetap berjalan.
CK Hutchison Holdings sebelumnya mengumumkan kesepakatan untuk menjual saham mayoritasnya di pelabuhan-pelabuhan Panama dan sejumlah pelabuhan lain di dunia kepada konsorsium internasional yang melibatkan BlackRock Inc. Namun, kesepakatan itu dilaporkan tersendat akibat keberatan dari pemerintah China.
Sementara itu, pengawas keuangan Panama melakukan audit terhadap konsesi Panama Ports Company, yang mengelola pelabuhan sejak 1997. Konsesi tersebut diperpanjang pada 2021 selama 25 tahun di bawah pemerintahan Panama sebelumnya.
Pengawas keuangan Anel Flores mengungkapkan audit menemukan pembayaran yang tidak dilakukan, kesalahan pencatatan keuangan, serta keberadaan konsesi “fiktif” yang beroperasi di dalam pelabuhan sejak 2015. Panama Ports Company membantah seluruh tuduhan tersebut.
Menurut hasil audit, dugaan penyimpangan itu telah merugikan pemerintah Panama sekitar 300 juta dolar AS sejak perpanjangan konsesi, dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar AS selama masa kontrak awal 25 tahun. Flores juga menyatakan perpanjangan konsesi diberikan tanpa persetujuan wajib dari kantornya.
Pada 30 Juli, pengawas keuangan Panama secara resmi mengajukan gugatan terhadap kontrak Panama Ports Company ke Mahkamah Agung, yang akhirnya berujung pada putusan tidak konstitusional tersebut.
