Dari Huawei hingga Diplomasi Starmer: Dilema Inggris Menata Ulang Hubungan dengan China

Sebuah kantor sederhana di sebelah gudang Amazon di kawasan industri Oxfordshire, Inggris selatan, selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari sistem keamanan nasional Inggris. Kantor yang dijuluki “The Cell” itu memungkinkan pemerintah Inggris mengawasi secara ketat operasi Huawei saat raksasa teknologi asal China tersebut membangun jaringan seluler di Inggris.

Meski dimiliki Huawei, kantor itu dikelola para pakar keamanan siber Inggris dengan izin keamanan tertinggi. Dengan biaya dari Huawei, mereka memeriksa setiap perangkat keras dan lunak untuk memastikan tak ada kode berbahaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jahat.

Namun, mekanisme pengawasan tersebut pada akhirnya gagal meredakan kekhawatiran London. Pada 2020, pemerintah Inggris memutuskan melarang Huawei dari jaringan 5G nasional setelah penyelidikan parlemen menemukan “bukti jelas kolusi” antara perusahaan itu dan aparat Partai Komunis China. Seluruh perangkat 5G Huawei yang sudah terpasang diwajibkan dilepas paling lambat tahun depan.

Kini, “The Cell” menjadi simbol dilema Inggris dalam menghadapi China—antara menjaga keamanan nasional, memenuhi kebutuhan teknologi murah sektor swasta, dan mengejar pertumbuhan ekonomi.

Para analis dan mantan diplomat menilai pemerintah Inggris selama bertahun-tahun gagal menemukan keseimbangan yang tepat. Kebijakan terhadap China dinilai penuh kehati-hatian, ketidakpercayaan, dan inkonsistensi.

Isu ini semakin mendesak di tengah perubahan tatanan global, terutama sejak Presiden AS Donald Trump mendorong sekutu-sekutu Barat untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Dalam konteks itu, Perdana Menteri Keir Starmer pekan ini menjadi pemimpin Inggris pertama dalam delapan tahun terakhir yang mengunjungi China.

Menjelang kunjungannya, Starmer menegaskan Inggris tidak akan “dipaksa memilih” antara Amerika Serikat dan China. Ia menyebut hubungan erat dengan AS akan tetap dipertahankan, namun mengabaikan China bukanlah langkah bijak, terutama dari sisi peluang ekonomi.

China menyambut kunjungan tersebut sebagai kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan membuka babak baru hubungan bilateral yang lebih stabil. Kunjungan Starmer juga bertepatan dengan disetujuinya rencana pembangunan kedutaan besar China berskala besar di dekat pusat keuangan London, meski sempat menuai kekhawatiran soal keamanan.

Badan intelijen Inggris tidak mengeluarkan peringatan khusus terkait proyek tersebut, tetapi telah lama menegaskan bahwa China merupakan tantangan keamanan jangka panjang. Kepala MI5 bahkan menyebut China sebagai ancaman keamanan nasional yang dihadapi Inggris “setiap hari”.

Meski demikian, pemerintahan Partai Buruh di bawah Starmer berkomitmen memperbaiki hubungan dengan Beijing. Dalam manifesto 2024, Partai Buruh berjanji mengakhiri ketidakkonsistenan kebijakan era Konservatif dan menawarkan pendekatan jangka panjang yang lebih strategis, termasuk melakukan audit atas hubungan bilateral Inggris–China.

Namun, sebagian besar hasil audit itu dirahasiakan demi kepentingan nasional, memicu kritik bahwa pemerintah gagal menjelaskan arah kebijakan secara terbuka. Sejumlah pengamat menilai Inggris masih terjebak dalam kebijakan “kode bungkam” terkait China.

Hubungan Inggris–China sendiri telah berubah drastis dalam satu dekade terakhir. Dari “era keemasan” di bawah Perdana Menteri David Cameron dan George Osborne, hubungan itu membeku akibat Brexit, kebijakan industri China, krisis Hong Kong, hingga larangan Huawei dan terhentinya proyek nuklir bersama.

Starmer mengakui Inggris pernah bersikap plin-plan. “Kita pernah mengalami era keemasan yang kemudian berubah menjadi zaman es,” ujarnya, seraya menegaskan Inggris menolak pilihan ekstrem antara sepenuhnya merangkul atau sepenuhnya menjauhi China.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan menurunnya kepercayaan publik Inggris terhadap Amerika Serikat, sebagian kalangan melihat peluang untuk mencairkan hubungan dengan Beijing. Namun para pakar memperingatkan agar Inggris tidak bersikap naif, mengingat kepentingan China yang selalu berorientasi pada keuntungan strategisnya sendiri.

“Berdagang boleh, tetapi jangan menutup mata,” kata salah satu analis. Inggris, dinilai perlu bersikap realistis—menjaga jarak aman sembari tetap membuka pintu kerja sama yang benar-benar menguntungkan.