Myanmar Mulai Pemilihan Umum
Myanmar mengadakan pemilihan umum yang kontroversial hampir lima tahun setelah militer melakukan kudeta pada 2021. Militer berjanji pemilu ini akan mengembalikan demokrasi, tetapi banyak pihak meragukannya.
Tokoh demokrasi paling terkenal, Aung San Suu Kyi, masih dipenjara dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), telah dibubarkan. Akibatnya, pemilu didominasi oleh partai-partai yang dekat dengan militer. Banyak warga juga tidak bisa memilih karena pemungutan suara tidak dilakukan di daerah konflik.
Pemilu ini dinilai tidak bebas dan tidak adil karena:
- Kritik terhadap pemilu dilarang dan bisa berujung penangkapan
- Pemilih tidak bisa memilih secara bebas, bahkan suara protes tidak dimungkinkan
- Seperempat kursi parlemen sudah dijamin untuk militer
- Banyak lawan politik dipenjara atau dibungkam
Sejak kudeta, Myanmar mengalami perang saudara, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Jutaan orang mengungsi, ekonomi hancur, dan kejahatan meningkat, termasuk perdagangan narkoba dan penipuan online.
Sebagian besar negara Barat menolak mengakui pemilu ini, tetapi China dan Rusia mendukung junta militer. Militer berharap pemilu ini bisa membuat dunia internasional kembali berhubungan dengan Myanmar.
Banyak warga Myanmar merasa pemilu ini tidak membawa perubahan nyata dan hanya menjadi cara militer untuk mempertahankan kekuasaan.
