Teror Bom di Sekolah Depok
Marak teror bom di sekolah Depok kembali menjadi perhatian publik setelah sebanyak 10 sekolah di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, dilaporkan menerima ancaman bom melalui surat elektronik. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sehingga memicu kekhawatiran soal keamanan dan potensi kepanikan publik.
Ancaman tersebut langsung direspons aparat kepolisian dengan menerjunkan personel ke sejumlah sekolah untuk melakukan penyisiran. Meski hasil awal tidak menemukan adanya bahan peledak, kasus ini tetap dianggap serius karena menyangkut keselamatan siswa, tenaga pendidik, serta stabilitas keamanan publik.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta kepolisian bersikap sigap, profesional, dan transparan dalam menangani kasus marak teror bom di sekolah Depok. Ia menekankan bahwa penanganan yang tepat sangat penting agar ancaman semacam ini tidak berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas.
Marak Teror Bom di Sekolah Depok Jadi Sorotan DPR
Kasus marak teror bom di sekolah Depok mendapat perhatian serius dari DPR RI, khususnya Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Abdullah menilai, ancaman tersebut tidak bisa dianggap sepele meskipun belum ditemukan bom secara fisik di lokasi.
“Saya minta kepolisian merespons cepat dan terukur, tujuannya agar teror ini tidak menimbulkan dampak destruktif di masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026,” ujar Abdullah dalam keterangan resminya, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, kecepatan respons aparat menjadi kunci utama untuk mencegah kepanikan, terutama di lingkungan sekolah yang rentan secara psikologis. Ancaman bom, meski hanya berupa pesan elektronik, tetap bisa mengganggu aktivitas belajar-mengajar dan menimbulkan trauma.
Kronologi Teror Bom di Sekolah Depok
Ancaman bom tersebut pertama kali dilaporkan terjadi pada Selasa (23/12/2025). Sebanyak 10 sekolah di Kota Depok menerima email berisi ancaman peledakan. Informasi itu langsung diteruskan kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya segera mengerahkan personel untuk melakukan pengecekan di lokasi.
“Iya betul. Saat ini sudah dilakukan penyisiran,” kata Made Budi kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).
Dari hasil sementara, polisi tidak menemukan benda mencurigakan atau bahan peledak. Meski demikian, penyisiran tetap dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan situasi benar-benar aman.
Selain penindakan hukum, Abdullah menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kurangnya informasi resmi justru bisa memicu munculnya hoaks dan spekulasi liar di media sosial.
Menurutnya, Polri perlu membentuk kanal komunikasi satu pintu agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan terverifikasi.
“Kepolisian mesti membuat kanal komunikasi satu pintu untuk memperbarui informasi terkait penanganan kasus ini agar tidak ada misinformasi atau hoaks yang justru membuat masyarakat panik dan menimbulkan kerugian lainnya,” jelas Abdullah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Dalam konteks pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru, Abdullah juga menyoroti pentingnya optimalisasi Operasi Lilin. Operasi ini dinilai strategis karena melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga lembaga intelijen.
“Melalui Operasi Lilin ini, patroli dan pengamanan di objek vital, tempat ibadah, sekolah, serta ruang publik lainnya dapat diperkuat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ancaman keamanan saat ini tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga digital. Oleh karena itu, peningkatan kewaspadaan perlu mencakup pengawasan terhadap ancaman siber, termasuk teror yang disampaikan melalui email atau platform digital lainnya.
Ancaman Teror dan Dampaknya bagi Lingkungan Pendidikan
Marak teror bom di sekolah Depok menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi dunia pendidikan. Sekolah merupakan ruang aman bagi anak-anak, sehingga setiap ancaman, sekecil apa pun, berpotensi mengganggu rasa aman dan kenyamanan psikologis siswa.
Pakar keamanan kerap menilai bahwa teror melalui pesan elektronik sering digunakan untuk menguji respons aparat dan menciptakan efek ketakutan massal. Karena itu, meskipun tidak ditemukan bom, proses penegakan hukum tetap harus dilanjutkan hingga pelaku teridentifikasi.
Pendekatan ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Di tengah situasi tersebut, Abdullah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ancaman teror. Ia memastikan bahwa aparat kepolisian sedang bekerja maksimal untuk menjaga keamanan.
“Saya minta semua masyarakat tetap tenang karena kepolisian sedang bekerja untuk mengatasi teror ini. Mari kita bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan damai pada ujung tahun 2025 ini,” tuturnya.
Imbauan ini menjadi penting agar masyarakat tetap waspada tanpa harus diliputi rasa takut berlebihan, sekaligus mendukung upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.
Penanganan Serius Jadi Kunci Cegah Teror Berulang
Kasus marak teror bom di sekolah Depok menjadi pengingat bahwa ancaman keamanan bisa datang dari berbagai cara, termasuk jalur digital. Penanganan yang cepat, profesional, transparan, dan terukur menjadi kunci utama agar ancaman semacam ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
Dengan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tetap kondusif, sehingga aktivitas publik, termasuk pendidikan, dapat berjalan normal dan aman.
